Metode Riset Bisnis

Kantin Purnama

 A.LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita sadari kehadiran Kantin sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa. Karena para siswa biasa mendapatkan makanan  dan kebutuhan yang mereka perlukan di kantin kampus dengan harga yang lebih murah. Dengan meneliti adanya kantin kampus ini, saya dapat mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan kantin kampus. Dan dengan mengamati para penjual di kantin kampus saya jadi bisa membedakan jenis makanan dan minuman yang bermutu dan tidak bermutu. Akhirnya saya juga mngerti segala sesuatu tentang kantin kampus.

B.PERMASALAHAN

a.Menurut saya, jenis makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolahtidak semuanya bersih dan sehat untuk dikonsumsi.b.Menurut saya, kantinkampus gunadarma tempatnya kurang bersih, karena masih banyak sampah-sampah yang berserakan.c.Menurut saya, semenjak harga BBM naik harga makanan dan minuman di sekolah juga ikut naik.

C.TUJUANAgar para siswa dapat mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang bersih,higienis dan sehat untuk dikonsumsi. Dan para penjual di kantin sekolahpun juga bisa menjual makanan dan minuman yang lebih bermutu. Sehingga kantin kampus gunadarma juga lebih maju, karena tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Profil Organisasi

Aktivitas opersional                       

Pemilik :      Ibu Ayu

KOKI:        Ibu purnama

                    Ibu Dewi

Asisten :     Adih

                     Imay

Kegiatan

Kegiatan dari kantin ini adalah ibu ayu yang menjadi owner dalam kantin ini sekaligus beliau yang memberikan wewenang atau jalannya proses dari pembuatan masakan yang akan di jual kepada mahasiswa dan mahasiswi gunadarma DEPOK

Aktivitas KP

Lalu ibu purnama dan ibu dewi mulai membuat masakan yang telah di minta oleh ibu ayu masakan pun harus disesuaikan denga kantong para anak-anak kampus jadi tidak usah terlalu mewah yang biasa-biasa saja asalkan mengenyangkan

Tugas adih dan imay adalah membantu ibu dewi dan purnama dalam prosesnya contohnya adih yang membuat minuman agar semuanya lebih ringan di lakukan jika bergotong royong lalu imay bertugas membersihkan meja-meja yang sudah di pakai oleh masiswa untuk makan

Bahan-bahan sayur-mayur di beli di pasar-pasar terdekat contohnya di pasar PAL

Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah masakan yang ada di warung makan ibu ayu ini sebenarnya sangat enak tetapi tingkat kebersihannya harus ditingkatkan dengan cara pemakaian kain jarring untuk menutupi makanan dari serangga karena akibatnya sangat fatal jika makana tersebut tercemar penyakit. 

PROSEDUR MENDIRIKAN SUATU BADAN HUKUM

KOPERASI ADALAH SUBJEK HUKUM: PERSOONRECHT
Salah satu dasar hukum yang perlu dipahami dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (persoonrecht) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena bdan hukum itu sengaja dibuat untuk maksud tertentu, dibuat berdasarkan etentuan hukum yang berlaku untuk itudan karena itu hukum kedudukannya disamakan dengan orang.
Suatu badan secara sah dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dari ketentuan hukum yang berlaku telah menentukan bahwa suatu perkumpulan telah dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia.

B. ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PENDIRIAN KOPERASI
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatuyang disebut dengan prestasi. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena adanya suatu persetujuan maupun disebabkan oleh undang-undang (pasal 1233). Perikatanyang dilahirkan karena persetujuan inilah yang sering disebut sebagai persetujuan atau perjanjian atau kontrak. Agar persetujuan ini menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa syarat : adanya kata sepakat; kesepakatanyang dibuat oleh mereka yang cakap dan ingin mengikatkan diri; adanya suatu hal tertentu; dan dengan maksud yang halal (pasal 1320).
Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum; dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan. Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan dalam eluar masuk. Dalam peraturan koperasi Indonesia koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat ata pendirian koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan suatu koperasi.
C. TUJUAN PENDIRIAN, RENCANA USAHA, BENTUK, DAN JENIS KOPERASI
Tujuan mendirikan sebuah koperasi alah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha, penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota, hal inilahyang menjadi kekhususan koperasi.
Prinsip dasar koperasi dalam UU Perkoperasian adalah sebagai berikut :
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa; usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.
Sedangkan untu mengembangkan usaha koperasi; ditambahkan prinsip :
6. Pendidikan perkoperasian;
7. Kerja sama antarkoperasi.
Maksud dan tujuan pendirian koperasi juga merupakan ketentuan yang harus dimasukan ke dalam Anggaran Dasar, secara formal dan umum dapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan anggota masyarakat non-anggota pada umumnya.
Dalam UU No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, pengaturan mengenai oembagian jenis-jenis koperasi lebih terasa bebas jika dibanding pengaturan operasiyang ada di dalam UU No. 25 Tahun 1992. UU No. 12 tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis koperasi, hal ini memberi peluang kepada para pendiri koperasi untuk memilih jenis koperasiyang dikehendaki.
D. SYARAT-SYARAT PENDIRIAN
Syarat utama mendirikan sebuah koperasi hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang ; dari dua puluh orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota semua, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengururs, maupun anggota pengawas.
Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai : tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak merea dirikan tersebut, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama tersebut ke dalam Anggaran Dasar; yang berbentuk akta pendirian koperasi. Di dalam Anggaran Dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan koperasi
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. ketentuan mengenai keanggotaan
5. ketentuan mengenai rapat anggota
6. ketentuan mengenai pengelolaan
7. ketentuan mengenai permodalan
8. ketentuan mengenai jangka watu berdirinya
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. ketentuan mengenai sanksi
E. MODAL DASAR PENDIRIAN
Aturan mengenai permodalan koperasi ini memang tidak diatur secara detail, namun secara prinsip sangat jelas asal usul pengumpulan modal dalam sebuah koperasi sepertiyang ditentukan dalam UU Perkoperasian, antara lain terdiri atas :
1. Modal sendiri yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
2. Modal pinjaman yang dapat berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari anggota koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau sumber-sumber pinjaman lain yang sah
F. NAMA DAN DOMISILI KOPERASI
Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu dari ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi. UU Perkoperasian harus memberikan aturan yang jelas mengenai nama yang bagaimana yang dapat dipergunakan atau dipakai oleh suatu koperasi; seperti yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan terhadap nama yang dapat dipakai oleh Perseroan Terbatas.
Ketentuan mengenai tempat kedudukan atau domisili merupakan hal yang penting bagi pihak ketiga, pengadilan maupun anggota koperasi sendiri harus dapat mengetahui di mana sebuah badan hukum koperasi tersebut dapat dihubungi.
G. JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI
Jangka waktu berdirinya koperasi ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan tujuan dan dengan kehendak para pendiri. Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi akan ber[engaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasiyang bersangkutan di akhir masa yang telah ditentukan.
H. PENGESAHAN DAN PENOLAKAN AKTA PENDIRIAN OLEH OTORITAS PERKOPERASIAN
Pengesahan akta pendirian akan diperoleh dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah pengajuan tersebut dan diumumkan pada Berita Negara RI. Dalam hal permohonan permintaan pengesahan tersebut ditola, alasan penolakan akan diberitahukan epada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah pengajuan.
Apabila terjadi penolakan dari yang berwenang, maka para pendiri dapat mengajukan kembali permintaan untuk pengesahan setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi baik berupa : perbaikan, penambahan, pengurangan ataupun penyempurnaan.

I. PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM
Dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi tersebut, maa kperasi tersebut telah resmi memperoleh status Badan Hukum. Dengan status itu makaantara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya telah terpisah secara tegas.
Badan hukum koperasi merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi anggotanya tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan.
J. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MERUPAKAN ATURAN MAIN DALAM SEBUAH KOPERASI
Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga berlaku sebagai dokumen persetujuan/kontrak/pejanjian antara para pendiri. Dengan demikian, karena suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya. Kekuatan pengikat dari suatu Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga koperasi yang dibuat oleh para pendiri mempunyai kekuatan mengikat sebagai derivatif dari hukum perikatan.
K. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Dalam melakukan perubahan suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdapat dua cara; yaitu :
1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelum koperasi berstatus Badan Hukum : Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dapat dilakukan oleh para pendiri koperasi. Para pendiri masih mempunyai hak untuk secara bersama-samamengubah isi kesepakatan yang mereka buat dalam rangka mendirikan koperasi.
2. Perubahaan Anggaran Dasar setelah koperasi berstatus Badan Hukum : Apabila perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak menyangkut pasal-pasal yang mendasar, maka tida perlu mengajukan permintaan pengesahan dari otoritas yang berwenang; cukup dibuat dalam akta otentik saja.

PENGGUNAAN ANGKUTAN MASAL (KERETA) DI IRINGI TINGKAT KEJAHATAN YANG MENINGKAT

LATAR BELAKANG

Peningkatan penumpang kereta listrik rute bogor-jakarta maupun sebaliknya, menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan didalam angkutan masyarakat itu, pelayanan ublik yang satu ini menjadi sorotan utama akhir akhir tahun ini, bagai mana tidak, angkutan masal itu memiliki fasilitas yang kurang dari cukup apalagi kelas ekonomi yang memiliki penumpang yang sagat setia terhadapnya, sangat kurang layak ketika pada jam keberangkatan kerja di pagi hari dan sepulang kerja di sore hari penumpang membengkak berkali lipat hingga berdesakan, sampai bergelantungan depan pintu hingga di atap atap kereta,hal ini penyebab tindak kejahat mapun asusila di dalam kereta tidak dapat di hindari lagi, dengan pengawasan seperti itu para pelaku kejahtan dapat dengan leluasa melaukan aksinya.

MASALAH

Ketidak disiplina para petugas dan penumpang sendiri yang menyebabkan tindak kejahatan didalam gerbong kereta semakin meraja lela, bagai mana tidak sebuah gerbong dengan kapasitan tempat duduk 85 orang dengan kapasitan orang yang berdiri sekitar 125 orang lebih , dipaksakan menampung penumpang  hingga melebihi batas maksimum kapasitan gerbong, sedangkan petugas sudah tidak mampu lagi mengatr para penumpang yang terbuu buru mengejar waktu keberangkatan kereta tersebut, selain itu ekonomi menengah ke bawah lebih banyak menggunakan angkutan masa ini di karenakan murah meriah dan cepat sampai, tidak di barengi kesadaran akan keselamatan individu masing-masing.

TUJUAN

Efisiensi waktu dan biaya, itu merupakan faktor penyebab meningkatnya penggunaan kereta listrik khususnya untuk wilayah bogor ke jakarta ataupun sebaliknya. Bagai mana tidak dengan menggunakan angkutan masal ini waktu yang di tempuh untuk menuju Jakarta hanya memerlukan biaya sebesar 2000 rupiah dengan kereta listrik kelas ekonomi, bagi masyarakan menengah kebawah ini merupakan angkutan yang disediakan pemerintah yang sangat merakyat walapun tidak dibarengi dengan keamanan yang baik, serta pelayanan dan fasilitan yang cukup untuk kereta kelas ekonomi ini.